Dirjen Bina Keuangan Daerah Minta Pemda Fokus Anggarkan Penanganan Inflasi
Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (Pemda) fokus menganggarkan penanganan dan pengendalian inflasi di daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10/2022).
Fatoni menyampaikan, penanganan inflasi bisa dilakukan melalui beberapa mekanisme penganggaran. Ini misalnya dari penganggaran pada setiap Organisasi Perangkat Dearah (OPD) terkait yang mempunyai tugas dan fungsi langsung dalam penanganan inflasi. Apabila alokasi anggaran belum tersedia, Pemda dapat menggunakan sebagian alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan penjabaran APBD.
“Anggaran penanganan inflasi juga dapat bersumber dari Belanja Tak Terduga dan Bantuan Sosial (Bansos),” tegas Fatoni.
Fatoni menekankan, Pemda dapat mengoptimalkan APBD untuk menangani dan mengendalikan inflasi. “Anggaran APBD bisa digunakan untuk kegiatan (penanganan), mulai dari menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan dan ketersediaan bahan pangan dengan kerja sama antardaerah, termasuk memberikan bantuan sosial untuk masyarakat rentan,” jelasnya.
Selanjutnya, Fatoni juga meminta Pemda untuk menganggarkan penanganan inflasi pada APBD Perubahan. Hal ini sesuai dengan siklus pelaksanaan anggaran selain memanfaatkan sebagian alokasi anggaran BTT sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor 500/4825/SJ poin 9. “Pada saat proses perubahan APBD, saat yang tepat untuk menganggarkan penanganan inflasi pada OPD terkait,” ungkap Fatoni.
Selain itu, pergeseran anggaran kepada perangkat daerah terkait dapat dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD. Selanjutnya, ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi daerah yang telah melakukan perubahan APBD.
Di lain sisi, Fatoni kembali mengingatkan pentingnya sinergisitas antardaerah dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menahan laju inflasi. Dirinya meyakini, sinergisitas tersebut dapat menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam butir E.55.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
“Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk dua hal. Pertama, mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Serta kedua, mengendalikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan sembilan bahan pokok, melalui (anggaran) Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan,” tegas Fatoni.
Sebagai informasi, audiensi tersebut dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan; Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting; Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution; Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani; Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution; serta Wakil Ketua DPRD Sumut Misno Adisyah Putra.
Selain itu, hadir pula sejumlah anggota DPRD Sumut di antaranya Mangapul Purba, Syahrul Ependi Siregar, Delpin Barus, Meriahta Sitepu, Poaradda Nababan, Hermanto, Penyabar Nake, Anwar Sani Tarigan, Ari Wibowo, Benny Harianto Sihotang, serta beberapa anggota lainnya.
Puspen Kemendagri
