Kunker Menteri Kehutanan RI Yang Diwakili Dirjen di Desa Sukawangi Terkuak: Lahan Yang Sudah Dilepaskan Baru 35 Hektar Dari Total 1.800 Hektar
Sukawangi Bogor | Klikinfoku.com
Menteri Kehutanan RI yang diwakili oleh Dirjen Kehutanan Planologi Kehutanan Ade Triadji Kusuma melakukan kunjungan kerja ke Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor dan melaksanakan dialog dengan masyarakat tepatnya di Rest Area 99 Arca pada Selasa (9/6/2026).
Sebelumnya Dirjen dan rombongan melewati rute yang yakni melintasi jalan Arca batas Cianjur menuju jalan lingkar Kp. Catangmalang-Gunung Sabeulah untuk meninjau Permukiman masyarakat sekitar, Sarana Pendidikan (SMPN 03 Sukamakmur dan SDN Sirnabakti), Fasilitas Keagamaan (Mesjid Jami Catangmalang dan Pondok Pesantren Al-Fath).
Dialog dengan masyarakat tersebut juga dihadiri oleh Kabid DPKPP Herry Firmansyah yang mewakili Bupati Bogor, beberapa tokoh masyarakat dari dunia pendidikan dan Kepala Desa Sukawangi Budiyanto.
Diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya Desa Sukawangi sempat viral beberapa waktu lalu karena terancam kehilangan wilayah teritorialnya. Hal ini terkuak bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan hutan (Perhutani) dan tentu menyebabkan kegelisahan bagi seluruh warga, Pemerintahan dan seluruh stakeholder.
Menyikapi kondisi ini Menteri Kehutanan RI yang diwakili oleh Dirjen Planologi Kehutanan membuka dialog dan edukasi terhadap permasalahan ini.
Suasana dialog cukup tegang dan beberapa tokoh masyarakat dari dunia pendidikan, tetapi dari penjelasan Dirjen terkuak bahwa sejauh ini dari legalitas yang ada bahwa yang telah dilepaskan berdasarkan permintaan masyarakat dan lainnya baru sekitar 32-35 hektar dari 1.800 hektar dalam penguasaan masyarakat dan stakeholder lainnya.
Kepala Desa Sukawangi Budiyanto optimis dengan kunker Menteri Kehutanan ini untuk realisasi lahan untuk masyarakat dan Pemerintahan berupa Fasos, Fasum dan garapan masyarakat untuk tahap kedua diusulkan kembali.
“Dari 1.800 hektar lahan yang dikuasai masyarakat baru sekitar 35 hektar yang sudah dilepaskan sesuai data Dirjen tadi, jadi masih jauh. Untuk itu tahap kedua akan diusulkan lagi dan garapan masyarakat 20 tahun bisa diusulkan,” ujar Budiyanto kepada wartawan.
Dikatakannya tahap pertama telah diusulkan 500 hektar dan akan terus didorong ke 1.800 hektar.
“Saat ini untuk pemukiman sekitar 600 hektar, beberapa telah membayar pajak SPPT, dan Desa ditarget penerimaan pajak 1.9 Milyar. Jumlah penduduk 4.163 Kepala Keluarga dan 13.750 jiwa. Bapak Bupati Bogor insya Allah siap bantu dan masyarakat tentu butuh realisasinya,” pungkasnya.
Diketahui dalam sesi dialog, Kabid DPKPP Herry Firmansyah setuju dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tetapi seyogyanya dibarengi dengan kejelasan status tanahnya. (Dewi)
