Reses DPRD Kabupaten Bogor di Sukamakmur, Achmad Fathoni: Efisensi Anggaran, Proyek Jadi Tertunda
Sukamakmur Bogor | Klikinfoku.com
Achmad Fatoni legislator PKS anggota komisi III ungkap soal adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada penundaan proyek-proyek dan perlunya kemandirian Desa dalam pengelolaan sampah.
Hal ini disampaikannya saat dialog dengan masyarakat yang hadir dalam acara Reses DPRD Kabupaten Bogor Masa Sidang III tahun 2026-2026 di aula Kecamatan Sukamakmur pada Senin (13/7/2026).
Dan kepada para awak media, Ahmad Fatoni menjelaskan bahwa sebenarnya komisi III telah menyepakati jalan mana saja yang harus dianggarkan, sudah mereka anggarkan. Tetapi ditengah perjalanan ada parsial terkait efisiensi anggaran, dan saat efisiensi itulah tidak dibahas.
“Beberapa contoh termasuk Sukawangi di APBD tahun 2026 masuk tapi di parsial tercancel. Kita membutuhkan info periodik dari dinas dan masyarakat, sehingga kita bisa dorong lagi. Di perubahan, klo anggaran diatas 1 M tidak mungkin, tapi kita minta dinas melalui UPT memahami yang prioritas jangan sampai hilang,” ujar politisi PKS ini.
Terkait permasalahan sampah, Ahmad Fatoni mendorong agar setiap Desa mampu mengelola sampah secara mandiri. Sebenarnya sejak tahun 2022-2023 hal ini sudah digaungkan dan mendapatkan bantuan namun hasilnya belum maksimal termasuk soal mesin incinerator pembakar sampah, yang belakangan pun jadi polemik.
Dikatakannya dalam Bankeu tahun 2026 ada tambahan Rp 500 juta itu Rp 100 juta sebagai stimulus bagi Desa untuk memulai program pengelolaan sampah mandiri. Bagi Desa implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, jadi perlu petunjuk teknis dari Dinas Lingkungan Hidup.
Menurut Ahmad Fatoni pengolahan dengan maggot hanya efektif untuk sampah organik, sementara RDF masih bergantung pada industri penerima seperti pabrik semen. Ketika industri tersebut terkendala maka proses pengelolaan sampah di tingkat Desa pun terdampak.
Ahmad Fatoni menilai bahwa penggunaan incinerator yang ada biarlah berjalan tidak dihentikan, tetapi dibina, soal asap yang bermasalah itu yang dicari solusi terbaik.
“Incinerator yang cukup bagus saat ini ada di Singasari ini yang perlu terus dibina, harus ada sinergi dengan DLH,” ungkapnya.
Ia berharap melalui program Bankeu tersedia anggaran untuk pengelolaan sampah secara mandiri dan sebaiknya dimulai secara bertahap. Misal tahap awal untuk membangun fasilitas tempat lalu bertahap terus, maka dalam 2-3 tahun akan tampak hasilnya dan menjadi sistem pengelolaan sampah mandiri.
Menyikapi kondisi Kabupaten Bogor yang tinggi terpapar LGBT, Ahmad Fatoni mengatakan pihaknya mendorong adanya Perda sebagai payung hukum.
Untuk itu mulai bulan Agustus akan dipersiapkan Raperda dengan melibatkan pihak terkait, Dinkes, Dinsos, Komnas Perlindungan Anak dan lainnya bagaimana merumuskan Raperda secara komprehensif dan dengan tetap berkonsultasi ke pihak Pemerintah Provinsi. (Dewi)
