Refleksi Kritis BMSN di Hari Pers Nasional: Netral, Objektif, dan Berani Mengawal Kebijakan Publik

Kab. Bogor | Klikinfoku.com

Bogor Media Siber Network (BMSN) memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kantor Portal Penjelajah, Kelurahan Sukahati, Kabupaten Bogor, Senin (9/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri seluruh anggota dan pengusaha pers yang tergabung dalam BMSN. Mengusung tema nasional “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, peringatan ini ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng serta diskusi intelektual yang melibatkan pengusaha media, pengelola perusahaan pers, dan jajaran pengurus BMSN.

Ketua BMSN, Sofwan Ali, dalam sambutannya menegaskan bahwa makna “pers sehat” harus dipahami secara komprehensif, tidak semata-mata pada aspek legalitas formal, melainkan juga pada dimensi etik, profesionalisme, independensi, dan kesejahteraan insan pers.

“Pers sehat adalah pers yang mampu menjaga integritas redaksional, independen dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan modal, serta berorientasi sepenuhnya pada kepentingan publik. Tanpa integritas dan keberanian moral, pers akan kehilangan legitimasi sosialnya di mata masyarakat,” ujar Sofwan Ali.

Ia menambahkan, dalam perspektif demokrasi konstitusional, pers memiliki fungsi kontrol sosial yang tidak dapat dinegosiasikan. Menurutnya, kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat harus dikritisi secara argumentatif, berbasis data, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial.

“Kritik pers bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan mekanisme korektif dalam sistem demokrasi. Pers wajib netral, tetapi netralitas bukan berarti membisu ketika ada kebijakan yang menyimpang dari prinsip keadilan sosial dan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sofwan juga menyoroti pentingnya memperkuat fondasi ekonomi perusahaan pers di tengah disrupsi digital yang semakin masif. Ia menyebut bahwa ekonomi berdaulat tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan media yang kuat, profesional, dan mandiri secara finansial.

“Ekonomi berdaulat mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas. Di sinilah pers memainkan peran sentral sebagai pengawas kebijakan fiskal, distribusi anggaran, serta program pembangunan agar benar-benar menyentuh masyarakat. Tanpa pengawasan pers yang kritis dan independen, ruang publik akan kehilangan keseimbangannya,” katanya.

Sementara itu, Pembina BMSN, Nurofik, menegaskan bahwa kesejahteraan jurnalis merupakan prasyarat utama terciptanya jurnalisme yang berkualitas dan berintegritas. Ia menekankan bahwa perusahaan pers harus memiliki tata kelola yang sehat, transparan, serta berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia.

“Tidak mungkin kita berbicara tentang pers yang berintegritas jika jurnalisnya hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Kesejahteraan bukan sekadar gaji, tetapi juga jaminan perlindungan kerja, kepastian hukum, pelatihan berkelanjutan, serta ruang pengembangan intelektual. Profesionalisme lahir dari ekosistem yang sehat,” ungkap Nurofik.

Menurutnya, dalam konteks teori pembangunan, media merupakan bagian integral dari infrastruktur demokrasi. Oleh sebab itu, keberlanjutan perusahaan pers harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat.

“Bangsa yang kuat dibangun atas fondasi literasi publik yang baik. Pers berperan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat konstitusi. Namun kecerdasan kolektif hanya akan terwujud jika informasi yang disampaikan akurat, berimbang, terverifikasi, dan bebas dari kepentingan sempit,” jelasnya.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, para peserta juga menyoroti berbagai tantangan media siber, mulai dari maraknya disinformasi dan hoaks, polarisasi politik, hingga tekanan ekonomi akibat dominasi platform digital global.

BMSN menilai bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas jurnalis dalam verifikasi data, penguatan etika jurnalistik, serta adaptasi model bisnis yang berkelanjutan.

“Disrupsi digital tidak boleh melemahkan standar etik dan kualitas pemberitaan. Justru di era banjir informasi seperti sekarang, publik membutuhkan media yang kredibel, terpercaya, dan konsisten menjaga akurasi,” tambah Sofwan.

Sofwan Ali kembali menegaskan bahwa BMSN akan tetap berdiri pada posisi netral dan independen dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

“Kami tidak berada di bawah kepentingan politik mana pun. Tugas kami adalah mengawal kebijakan publik secara objektif, kritis, dan konstruktif. Jika kebijakan itu berpihak pada rakyat, kami akan mendukung dengan argumentasi yang rasional. Jika tidak, kami akan mengkritisi dengan data dan fakta. Itulah komitmen moral kami sebagai insan pers,” tandasnya.

Peringatan HPN 2026 oleh BMSN di Sukahati menjadi refleksi bahwa pers bukan sekadar industri informasi, melainkan institusi sosial yang memiliki tanggung jawab historis dalam menjaga kualitas demokrasi.

Pers yang sehat melahirkan ruang publik yang sehat. Ekonomi berdaulat membutuhkan pengawasan yang kuat. Dan bangsa yang kuat hanya dapat terwujud melalui sinergi antara negara, masyarakat, serta insan pers yang profesional, independen, dan berintegritas. (Tom)