Reses DPRD Kabupaten Bogor di Klapanunggal, Sarana Pendidikan Minim Jadi Sorotan Utama, Kinerja Dewan Ikut Disentil
Klapanunggal Bogor | Klikinfoku.com
Reses DPRD Kabupaten Bogor Masa Sidang III Tahun 2025–2026 yang digelar di Gedung PGRI Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Rabu (15/7/2026) diwarnai dinamika dan kejutan kecil bagi 7 anggota dewan yang hadir, yang disampaikan para penyampai aspirasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Junaidi Samsudin (PPP) menjadi pimpinan forum bersama enam anggota DPRD lainnya, yakni H. Ansori Setiawan, dan H. Beben Suhendar (Gerindra), H. Amin Sugandi (Golkar), Rudi Sabana (NasDem), H. Eman Sulaiman dan Ahmad Fatoni (PKS).
Stakeholder Kecamatan Klapanunggal tampak Forkopimcam, Kepala UPT, para Kepala Desa, K3S, PGRI, para Kepala Sekolah, tokoh-tokoh Agama dan masyarakat Kecamatan Klapanunggal.
Para penyampai aspirasi membuat suasana sedikit memanas yang mana mereka berani berkata bahwa kegiatan reses dewan dua kali setahun tanpa adanya realisasi nyata menjadi tidak berarti dan membosankan. Dalam hal ini kinerja anggota dewan pun tersorot. Satu contoh dikatakan bahwa warga Kecamatan Klapanunggal terus berkembang tetapi faktanya sarana pendidikan dan kesehatan tidak serta merta mengimbangi dan tetap yang itu-itu saja.
“Reses lagi reses lagi dan tiap kali reses kita sudah sampaikan aspirasi dan permohonan tapi fakta realisasinya belum nyata, contoh anak-anak masuk SD pun susah untuk masuk sekolah. Warga Cikahuripan sampai minta rekomendasi ke Desa untuk bisa anaknya masuk SDN Cikahuripan tapi terganjal aturan kuota dan sarana pendidikan,”ujar Sekdes Cikahuripan Encin.
Kepala Desa Lulut, Udin menyoroti masih minimnya perhatian Pemerintah terhadap sarana pendidikan yang dicontohkan dengan kondisi SMP terbuka di wilayahnya.
“Siswa makin bertambah, tapi masalahnya bagaimana dengan sarana pendidikan gedung dan juga masalah kekurangan guru dan penggajiannya, kepada siapa lagi kami minta tolong,”ujarnya dan kepada awak media disampaikan setahun ini pihaknya selaku Kepala Desa sudah menanggulangi cost operasional sekolah, tapi kelanjutannya butuh solusi.
Diketahui dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sedikitnya 27 usulan dari wilayah Kecamatan Klapanunggal. Jika digabungkan dengan hasil reses sebelumnya di Kecamatan Gunung Putri, jumlah aspirasi yang diterima anggota DPRD Dapil II telah mencapai lebih dari 60 usulan.
Junaidi Samsudin, mengatakan mayoritas aspirasi masyarakat berkaitan dengan kondisi sarana pendidikan yang dinilai masih jauh dari layak.
“Alhamdulillah hari ini kami tujuh anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil II melaksanakan reses di Kecamatan Klapanunggal. Di sini terdapat 27 pengusul, sehingga jika digabungkan dengan Gunung Putri jumlahnya sudah lebih dari 60 usulan. Mayoritas berkaitan dengan pendidikan, mulai dari mebel sekolah, ruang kelas yang tidak layak, pagar sekolah, lapangan olahraga hingga sarana pendukung lainnya,” ujarnya.
Menurut Junaidi, Kecamatan Klapanunggal baru bergabung ke Dapil II beberapa tahun terakhir sehingga masih terdapat banyak kebutuhan pembangunan yang harus menjadi perhatian bersama.
Ia menegaskan seluruh anggota DPRD Dapil II telah berkomitmen mengawal berbagai aspirasi masyarakat Klapanunggal agar dapat direalisasikan secara bertahap melalui program pemerintah daerah.
“Hasil reses hari ini membuat kami cukup prihatin. Dari informasi para Kepala Sekolah, K3S dan PGRI, masih banyak sekolah yang kondisinya belum layak. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Klapanunggal baru memiliki satu SMP Negeri. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk diperjuangkan,” ujarnya.
Dari pantauan awak media, Reses DPRD Kabupaten Bogor di Kecamatan Klapanunggal menjadi salah satu yang paling menarik dan penuh dinamika. Penyampai aspirasi tidak segan-segan menyoroti kinerja anggota dewan dan berbagai permasalahan yang diutarakan secara gamblang yang membutuhkan realisasi, bukti bukan sekedar janji-janji belaka. (Tom-Dewi)
