Desil DTSEN Terbaru di Bogor Disorot, Tunggunya Lama dan Tidak Sesuai Kondisi Faktual Warga

Kab. Bogor | Klikinfoku.com 

Proses perubahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bogor menjadi perhatian masyarakat. Pengajuan perubahan data, termasuk koreksi kategori desil kesejahteraan, harus melalui tahapan berjenjang mulai dari desa hingga pemerintah pusat dan dapat memerlukan waktu hingga tiga bulan setelah berkas permohonan diterima.

Lamanya proses tersebut dikeluhkan masyarakat karena perubahan kategori desil dapat berdampak langsung terhadap akses terhadap berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial (bansos), bantuan pendidikan, beasiswa perguruan tinggi hingga program perlindungan sosial lainnya.

DTSEN merupakan data tunggal yang mengintegrasikan sejumlah sumber data sosial ekonomi, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta P3KE.

Data tersebut bersifat dinamis karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu, baik akibat kelahiran, kematian, perpindahan domisili maupun perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Perubahan Desil Berpengaruh terhadap Bantuan

Dalam penerapannya, DTSEN menggunakan kategori desil untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara statistik, desil merupakan pembagian data menjadi sepuluh kelompok berdasarkan urutan tingkat kesejahteraan tertentu.

Desil yang tercatat dalam sistem tidak lagi menggambarkan kondisi faktual masyarakat di lapangan.

Di Kabupaten Bogor, kondisi tersebut antara lain dirasakan masyarakat yang membutuhkan data desil sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar perguruan tinggi negeri, memperoleh beasiswa pendidikan maupun mengakses program bantuan pemerintah.

Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Hari Prihartono, mengatakan masyarakat dapat mengajukan perubahan maupun sanggahan apabila merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori yang tercantum dalam DTSEN.

Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat menyebabkan perubahan kategori desil yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penerimaan bantuan sosial.

“Biasanya yang dulunya menerima bansos sekarang tidak menerima bansos karena ada kenaikan desil. Seperti contohnya yang sebelumnya tidak punya motor kemudian punya motor akhirnya tidak menerima bansos, rumah yang tadinya mengontrak akhirnya memiliki rumah,” jelas Hari Prihartono.

Ia mengatakan masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan. Namun, proses perubahan data harus tetap mengikuti mekanisme berjenjang.

“Warga si pemohon ini dapat mengajukan dan melakukan sanggahan jika merasa masih layak mendapatkan bantuan tersebut, namun untuk proses tahapan perubahannya berjenjang sampai ke tingkat pusat,” tambahnya.

DTSEN Jadi Acuan Sejumlah Program Pemkab Bogor

Data desil DTSEN tidak hanya digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial. Data tersebut juga menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan sejumlah program sosial di daerah.

Di Kabupaten Bogor, pemanfaatannya antara lain berkaitan dengan pembayaran bantuan iuran BPJS, penebusan ijazah pelajar miskin di sekolah swasta, bantuan bagi penyandang disabilitas, hingga bantuan bagi masyarakat terdampak bencana alam.

Karena itu, ketepatan data menjadi sangat penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap dapat memperoleh bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perubahan kondisi sosial ekonomi yang berlangsung cepat menjadi tantangan dalam menjaga akurasi DTSEN. Di satu sisi, data harus mampu mengikuti kondisi masyarakat yang dinamis, sementara di sisi lain proses pembaruan membutuhkan waktu dan harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

DPRD Dorong Mekanisme Khusus untuk Kondisi Mendesak

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto, menilai pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, perlu mempertimbangkan mekanisme khusus bagi daerah untuk mempercepat pengajuan perubahan desil dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak.

Menurut Wasto, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga pembaruan data harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan.

“Dengan sensus ekonomi diyakini banyak perubahan-perubahan status ekonomi dan sosial. Saat ini kan dinamis. Sepertinya harus ada kebijakan dari aplikasi dengan DTSEN dan dalam konteks lokal mestinya pusat memahami jika pemerintah daerah melalui Desa, RT dan RW yang dulu adalah masyarakat pra sejahtera atau miskin atau metode desil 1 dan 2 dengan surat keterangan afirmasi desil 1, 2 dan 3 dari pemerintah dapat verifikasi dan bisa dijadikan syarat untuk kebutuhan yang diperlukan,” jelas Wasto.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dalam kasus tertentu, terutama ketika masyarakat membutuhkan dokumen atau status desil untuk kepentingan yang tidak dapat ditunda.

Dewan Soroti Dampak terhadap Pendidikan

Sorotan terhadap akurasi DTSEN juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Yaudin Sogir.

Ia menilai lambannya proses perubahan desil berpotensi mempengaruhi kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Lambannya proses Desil ini mempengaruhi nasib anak-anak bangsa yang kurang mampu untuk dapat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Banyak hasil sensus yang tidak akurat yang mempengaruhi perubahan Desil,” tegas Yaudin Sogir.

Ia juga mengungkapkan adanya temuan di lapangan mengenai masyarakat yang berdasarkan kondisi sebenarnya tergolong miskin, tetapi tercatat dalam kategori desil yang lebih tinggi.

“Fakta di lapangan warga miskin masuk dalam desil 8 dan itu tidak sesuai. Kinerja Kementerian Sosial perlu dievaluasi oleh DPR RI,” lanjutnya.

Menurut Yaudin, akurasi data menjadi faktor penting karena status desil dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah, khususnya pendidikan dan bantuan sosial.

Hasil Sensus Ekonomi Diharapkan Perkuat Akurasi Data

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelesaikan pelaksanaan Sensus Ekonomi pada 31 Agustus 2026.

Pendataan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Informasi tersebut juga dinilai dapat menjadi bahan untuk memperbarui gambaran kondisi ekonomi masyarakat.

Pembaruan data diharapkan mampu membuat penetapan kategori desil semakin akurat sehingga program bantuan pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Bagi Kabupaten Bogor, akurasi DTSEN menjadi semakin penting karena data tersebut berkaitan dengan berbagai kebijakan dan program perlindungan sosial.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang terus berubah, pemerintah diharapkan dapat mempercepat mekanisme koreksi data sekaligus memperkuat proses verifikasi di tingkat desa, RT dan RW.

Langkah tersebut penting untuk meminimalkan kesenjangan antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan, sehingga program pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan tidak menghambat hak masyarakat yang memenuhi persyaratan. (Dewi)