Achmad Fathoni: Tahun Keempat Perjuangkan KRL, Bantuan Senilai Rp 600 Juta Disalurkan Untuk 97 Kampung di Bogor Timur

Gunung Putri Bogor | Klikinfoku.com

Komitmen untuk terus mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terus diperkuat melalui keberadaan program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di wilayah Bogor Timur.

Memasuki tahun keempat perjuangannya, bantuan sarana dan prasarana lingkungan kembali disalurkan dengan nilai ekonomi mencapai Rp600 jutaan.

Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor Komisi 3 dari Fraksi PKS, H.Achmad Fathoni, ST kepada Klikinfoku com di KRL Camelia RW 17 Cibubur Country Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri pada hari Minggu 8 November 2026.

Dikatakannya bahwa pada tahun ini, sebanyak 244 unit mesin dan peralatan disalurkan untuk mendukung kegiatan 97 KRL yang tersebar di tujuh kecamatan wilayah Bogor Timur.

Bantuan tersebut terdiri dari tiga unit kendaraan roda tiga atau baktor serta 10 jenis peralatan lainnya yang diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan lingkungan, termasuk penanganan sampah dan penghijauan.

Dukungan tersebut merupakan bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap kelompok masyarakat yang selama ini aktif menjaga lingkungan secara swadaya.

“Alhamdulillah, ini sudah tahun keempat saya diberikan kesempatan untuk memperjuangkan bantuan bagi teman-teman KRL. Tahun ini nilainya secara ekonomi sekitar Rp600 jutaan, diwujudkan dalam 244 mesin dan alat untuk 97 KRL,” ungkap Achmad Fathoni.

Menurutnya, keberadaan KRL tidak boleh hanya dipandang sebagai kelompok masyarakat yang menunggu bantuan pemerintah. Lebih dari itu, KRL merupakan wadah untuk membangun kesadaran dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Ia menilai, kelompok masyarakat yang bergerak secara sukarela juga memiliki titik jenuh. Karena itu, kehadiran Pemerintah sangat diperlukan, baik melalui edukasi, pembinaan, pendampingan maupun bantuan sarana fisik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung.

“Di sinilah perlu kehadiran Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian. Bisa berupa edukasi, bimbingan, termasuk bantuan fisik seperti ini. Itu salah satu peran yang saya ambil,” jelasnya.

Menariknya, selama empat tahun berjalan, semangat kelompok KRL justru semakin berkembang. Mereka tidak hanya berorientasi pada besaran bantuan, tetapi juga saling belajar dan berbagi pengalaman agar kelompok yang masih berkembang dapat meningkatkan kualitas kegiatannya.

Untuk memperkuat komunikasi dan jejaring antarkelompok, pihaknya juga menginisiasi kegiatan Jambore KRL. Kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan bagi para pegiat lingkungan untuk bertukar pikiran sekaligus mendapatkan pengalaman dari komunitas lingkungan yang telah memiliki prestasi di tingkat nasional.

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah KRL di wilayah Bogor secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 400 kelompok. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi dan keaktifan seluruh kelompok.

Achmad Fathoni mengingatkan bahwa setiap KRL tidak harus memiliki program yang sama. Kelompok yang unggul dalam penghijauan dapat mengembangkan sektor tanaman, sementara kelompok yang fokus pada pengelolaan sampah dapat memperkuat program tersebut.

Melalui wadah komunitas lingkungan yang dibentuk, para pegiat KRL diharapkan semakin mudah berkomunikasi, berdiskusi, serta menunjukkan aktivitas nyata di wilayah masing-masing.

Kegiatan dan perkembangan setiap kelompok nantinya juga menjadi bahan evaluasi objektif untuk memperjuangkan bantuan pada tahun berikutnya, dengan melibatkan pendamping lingkungan hidup yang selama ini melakukan pembinaan.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa persoalan sampah, penghijauan, dan penataan lingkungan tidak mungkin diselesaikan Pemerintah Daerah seorang diri.

“Sebanyak apa pun sarana yang diberikan Pemerintah, misalnya baktor atau gerobak sampah, kalau masyarakatnya tidak memiliki kesadaran untuk mengurus sampah, tentu tidak akan berjalan. Yang paling utama adalah kesadaran dan keterlibatan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap KRL menjadi motor penggerak masyarakat agar memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan di wilayahnya masing-masing.

Ke depan, Ia juga menginginkan adanya sinergi antara gerakan masyarakat dari bawah (bottom-up) dengan perhatian dan kebijakan Pemerintah dari atas (top-down. (Dewi)