Geber ATS di Tanjungsari: Disdik, Pemcam dan K3S Turun Bersama Verifikasi Ratusan Anak Tidak Sekolah
Tanjungsari Bogor | Klikinfoku.com
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Pemerintah Kecamatan Tanjungsari dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) berembuk bersama mempercepat verifikasi, validasi, dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dalam program Geber – Gerakan Bersama Penanganan ATS di Desa Selawangi Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor hari Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini digelar dalam rangka rangkaian HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2026, dengan menyasar anak putus sekolah / DO, anak Lulus Tapi Tidak Melanjutkan (LTM), dan kategori ATS lainnya.
Catatan redaksi soal angka: Angka ATS di Tanjungsari bersifat dinamis karena masih dalam proses verifikasi. Data awal Kecamatan tercatat 563 anak, data yang sedang diverifikasi Disdik sekitar 377 anak, dan perkiraan K3S sekitar 500-an anak.
Perbedaan ini terjadi karena banyak data yang setelah dicek ke lapangan ternyata sudah kembali sekolah, salah NIK, tidak masuk Dapodik, atau pindah domisili. Yang menjadi acuan penanganan adalah hasil verifikasi by name by address di lapangan.
1. Kasi Penkes Tanjungsari: 563 Data Awal, 273 Sudah Terverifikasi
Kasi Penkes Tanjungsari, Dading Efendi menjelaskan, langkah awal yang dikedepankan adalah verifikasi dan validasi data, karena banyak data yang ditemukan tidak akurat.
“Anak tidak sekolah ini kan kriterianya itu kan ada DO, LTSM, lulus tapi tidak melanjutkan, dan lainnya. Nah yang dikedepankan karena yang DO dan lulus tidak melanjutkan ini ada datanya di setiap sekolah, nah ini yang dikedepankan untuk program penanganan ATS ini,” ujar Dading.
Verifikasi dilakukan mulai dari pemeriksaan data dasar seperti NIK hingga penelusuran langsung ke desa untuk memastikan kondisi anak yang bersangkutan benar-benar tidak sekolah.
“Seperti kita lihat tadi di lapangan, verifikasinya misalnya terkait dengan ada satu permasalahan baik NIK dan anak yang tidak masuk pada dapodik. Nah setelah kita ketahui, diverifikasi di lapangan seperti apa, nah kita validasi,” jelasnya.
Setelah diketahui akar permasalahan ATS, tahap selanjutnya adalah intervensi yang akan dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan.
“Kalau sudah ketahuan pokok permasalahan ATS ini, nanti kan harus ada intervensinya. Nah intervensinya apa? Nanti semua persoalan permasalahan terkait dengan ini kita rangkum. Dan nanti kita akan bahas dalam rapat koordinasi di tingkat kecamatan,” ujarnya.
Untuk wilayah Kecamatan Tanjungsari, total data awal ATS tercatat 563 anak yang tersebar di 9 desa. Dari jumlah tersebut, hingga saat ini sudah terverifikasi 273 anak.
“Anak yang tidak sekolah secara keseluruhan ya, baik DO, tidak melanjutkan dan itu kurang lebih sekitar 563. Nah dari 563 ini dengan hanya waktu satu hari, awalnya kita mengumpulkan operator desa untuk membuat akun, planning-nya atau agenda kegiatannya sudah mulai berjalan dan alhamdulillah untuk sembilan desa sudah terverifikasi dari sembilan desa itu sekitar 273 orang,” ujar Dading.
Salah satu desa yang paling progresif adalah Desa Tanjungsari yang sudah memverifikasi hampir 95 persen dari target 100 persen.
“Alhamdulillah ada salah satu desa, Desa Tanjungsari, mereka sudah memverifikasi sekitar 95 persen dari target yang 100 persen. Tinggal operasinya kita berjalan dengan baik,” katanya.
Terkait pembiayaan intervensi, Dading berharap para kepala desa dapat menyiapkan anggaran penanganan ATS pada tahun mendatang melalui Peraturan Desa dan APBDes.
“Karena sudah pasti kegiatan untuk intervensi itu sudah pasti ada pembiayaan. Nah nanti kita harapkan dengan para kepala desa agar di tahun yang akan datang pemerintah desa membuat peraturan desa terkait dengan APBDes mencantumkan anggaran untuk penanganan anak tidak sekolah,” katanya.
Ia mengakui, Kecamatan sebagai OPD tidak memiliki anggaran khusus untuk intervensi ATS.
“Itu mau dikonsolidasikan karena kecamatan itu OPD yang tidak mempunyai biaya untuk mengintervensi. Nah nanti yang mau saya sampaikan tadi, untuk mengintervensi ini akan kita bahas dalam rapat koordinasi di tingkat kecamatan,” pungkasnya.
Disdik Bogor: Fokus di Selawangi, 65 Anak Terdata, 2 Anak Ternyata Sudah Sekolah Lagi
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melakukan percepatan verifikasi di Desa Selawangi atas tugas langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandy.
“Kebetulan kami dapat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Pak Rusliandy yaitu untuk percepatan verifikasi validasi dan penanganan anak tidak sekolah atau ATS di wilayah Kecamatan Tanjungsari ini, salah satunya di Desa Selawangi,” ujar Kasi Saspras Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Budi Mulyawan.
Berdasarkan data yang dihimpun Disdik, jumlah ATS di Kecamatan Tanjungsari kurang lebih 377 anak. Sedangkan untuk Desa Selawangi sendiri, berdasarkan laporan Pemerintah Desa setempat, tercatat 65 anak tidak sekolah.
“Untuk di Kecamatan Tanjungsari ini kalau kurang lebih 377 ATS dan untuk di Desa Selawangi berdasarkan tadi laporan dari pemerintahan desa setempat itu ada 65 anak tidak sekolah, salah satunya 51 [DO / putus sekolah] dan 14 LTM [Lulus Tapi Tidak Melanjutkan],” jelas Budi.
Dalam survei lapangan, tim Disdik mendatangi dua anak yang tercatat sebagai ATS di Desa Selawangi. Hasilnya, keduanya ternyata sudah kembali melanjutkan pendidikan.
“Tadi berdasarkan kita survei kedua siswa, kebetulan ada di desa yaitu atas nama Andra Febrian dengan satu lagi, ternyata beliau sudah melanjutkan. Yang satu ke jenjang SMP, yang satu karena Andra Febrian ini kecilnya dengan orang tuanya di Kecamatan, beliau bersekolah di SDN Sentul 3 dan sekarang yang di kelas 4 SD,” ujar Budi.
Bagi anak yang benar-benar tidak melanjutkan dengan berbagai alasan, Disdik menyiapkan jalur pendidikan nonformal melalui PKBM.
“Setelah kami mendata dulu berapa jumlahnya, apabila beliau tidak melanjutkan dengan alasan mungkin karena khusus itu kami diarahkan ke PKBM,” katanya.
Di Kecamatan Tanjungsari saat ini tersedia 2 PKBM yang bisa menampung anak-anak tersebut.
“Dengan target alhamdulillah di Tanjungsari ini ada dua PKBM,” ujarnya.
Salah satu kendala yang paling sering dikeluhkan warga di Desa Selawangi adalah biaya transportasi / ongkos untuk anak bersekolah. Persoalan tersebut akan disampaikan ke pimpinan dan dikoordinasikan dengan kecamatan dan desa agar bisa ditangani melalui Dana Desa.
“Kami akan sampaikan juga itu ke pimpinan, bahwa kami kan mengklarifikasi dalam arti permasalahannya apa saja. Kami akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dengan pihak desa, karena kalau memang bisa ditangani oleh desa dengan Dana Desa, masuk ke dalam kegiatan desa, kenapa tidak, di kami akan kami sampaikan ke pimpinan,” tegasnya.
Untuk memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah, Disdik akan mengedepankan pendekatan kolaboratif bersama pengawas sekolah dan K3S.
“Ke depannya tinggal kita intinya pendekatan, pendekatan melalui karena di Dinas Pendidikan itu ada pengawas, ada K3S di sini kita berkolaborasi agar permasalahan-permasalahan ATS ini bisa tertangani,” pungkas Budi.
Ketua K3S: Masalah ATS Sangat Kompleks, Harus By Name By Address
Ketua K3S Kecamatan Tanjungsari, H. Ade Supriadin, S.Pd menegaskan, K3S merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan yang ada di Tanjungsari dalam penanganan ATS.
“Kami kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan yang ada di Tanjungsari dalam Kelompok Kerja Kepala Sekolah tentunya membantu penanganan ATS yang ada di Kecamatan Tanjungsari yang mencapai sekitar lima ratusan,” ujar H. Ade.
Langkah yang dilakukan K3S adalah intervensi langsung kepada sekolah-sekolah di Kecamatan Tanjungsari, terutama di tingkat SD, serta kerja sama dan kolaborasi dengan Kecamatan dan Desa.
“Kemudian kami melakukan intervensi kepada sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Tanjungsari terutama SD, tingkat SD dan juga kerja sama kolaborasi dengan tingkat Kecamatan dan Desa sehingga penanganan ATS ini cepat teratasi dan bisa mengurangi tingkat ATS yang ada di Tanjungsari,” jelasnya.
Dari pengalaman di lapangan, H. Ade menyebut permasalahan ATS ternyata sangat kompleks. Tidak hanya soal anak putus sekolah, tetapi juga menyangkut anak berkebutuhan khusus hingga kesalahan sistem data.
“Pengalaman-pengalaman yang kami temukan di lapangan ternyata permasalahan ATS itu sangat kompleks sekali dari mulai anak yang putus sekolah tidak mau lagi melanjutkan, anak yang berkebutuhan khusus dan juga salah sistem juga ada,” ungkapnya.
Karena itu, seluruh temuan tersebut akan dikoordinasikan di tingkat kecamatan maupun di tingkat Dinas Pendidikan.
“Sehingga hal tersebut akan kami koordinasikan di tingkat kecamatan atau di tingkat Dinas Pendidikan,” katanya.
Untuk mengatasi data yang tidak akurat dan tidak sinkron, K3S melakukan koordinasi dengan PIC penanganan ATS tingkat kecamatan yang sudah membentuk tim kecamatan dan tim desa.
“Pertama saya koordinasi dengan PIC penanganan ATS tingkat kecamatan yang kebetulan alhamdulillah kami sudah membentuk tim dari mulai tim kecamatan, tim Desa,” ujar H. Ade.
Dengan tim tersebut, verifikasi dilakukan langsung ke lapangan agar data yang ditemukan benar-benar valid.
“Sehingga dengan verifikasi-verifikasi di lapangan data-data itu insya Allah ditemukan by name by address dan akan memudahkan untuk tindak lanjutnya,” jelasnya.
Ke depan, H. Ade berharap penanganan ATS di Kecamatan Tanjungsari bisa tuntas dalam waktu singkat, dan sebanyak-banyaknya anak bisa kembali melanjutkan pendidikan.
“Ya pertama ATS di Kecamatan Tanjungsari katakanlah istilahnya one day bisa teratasi, paling tidak kami ingin mengejar sebanyak-banyaknya penanganan ATS ini bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya ke sekolah seperti biasa lagi atau ke PKBM,” harapnya.
“Dan tentunya harapannya ya tidak ada lagi ATS di Kecamatan Tanjungsari,” pungkas H. Ade.
Sementara itu Kasi Pemerintahan Desa Selawangi, Muhyar mengatakan bahwa saat ini Data Selawangi 65 ATS, terdiri dari 51 belum pernah bersekolah dan 14 DO (putus sekolah)/ LTM (lulus tidak melanjutkan).
Setelah survei bersama Disdik dan K3S, sebagian data belum valid. Contoh di Kampung Tapos RT 02 RW 03, anak yang tercatat belum pernah sekolah ternyata sudah bersekolah di luar Desa Selawangi dan sudah dikonfirmasi ke orang tua, Kepala Sekolah, dan Wali Kelas.
“Kendala utama DO adalah faktor ekonomi, anak memilih kerja bantu orang tua. Desa akan segera menindaklanjuti agar data bisa disimpulkan dengan benar, dan mengajak anak ATS kembali ke pendidikan karena usianya masih usia belajar, bukan usia bekerja,” ujar Muhyar. (Dewi)
