Dukung Arah Kebijakan APBD 2027, DPRD Depok Soroti Percepatan Program UHC
Depok | Klikinfoku.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyambut positif sejumlah rencana program pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang ditargetkan terealisasi pada Januari 2027.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, setelah mengikuti Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Depok, Senin (2/11/2026).
Menurut Ade, arah kebijakan anggaran yang disampaikan Pemerintah Kota Depok telah mencakup sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat. Beberapa sektor yang menjadi prioritas meliputi pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas pendidikan.
Ia menilai target UHC pada awal 2027 merupakan komitmen penting pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Untuk mewujudkannya, diperlukan peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang berstatus aktif hingga mencapai batas minimal 81 persen.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui pembenahan dan sinkronisasi data kependudukan, sekaligus penguatan dukungan anggaran bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan.
Kebijakan percepatan UHC ini juga mengacu pada Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 57/KU.03.03.01/Dinkes tertanggal 6 Mei 2026 mengenai Sinergi Pembiayaan Kesehatan.
Di sisi lain, Wali Kota Depok Supian Suri menjelaskan bahwa pemerintah daerah turut menyiapkan alternatif pembiayaan kesehatan di luar skema BPJS Kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penanganan medis, tetapi tidak memenuhi kriteria pembiayaan melalui BPJS, termasuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kasus kedaruratan tertentu.
Menurut Supian, keberadaan skema pembiayaan tambahan tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.
Tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, RAPBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung pembenahan infrastruktur perkotaan. Rencana pelebaran sejumlah persimpangan serta pembangunan ruas jalan baru di kawasan Sawangan menjadi bagian dari upaya mengurangi kepadatan lalu lintas.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Sektor pendidikan turut mendapatkan perhatian dalam penyusunan anggaran tahun mendatang. Pemerintah Kota Depok memastikan alokasi belanja pendidikan tetap memenuhi ketentuan, yakni lebih dari 20 persen dari total APBD.
DPRD berharap berbagai program yang telah direncanakan tersebut dapat direalisasikan secara optimal sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Depok. (Tom)
